BIMTEK KEUANGAN

Penyelenggara Bimtek Keuangan 2019 – 2020

Kepada Yth,

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya. 

Di – T empat

Dengan Hormat,

Bimtek Keuangan adalah serangkaian kegiatan atau bentuk Pelatihan, Workshop atau Seminar yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan secara teknis dan terorganisir. Sehingga dapat memberikan informasi ataupun ilmu yang sangat bermanfaat dan membantu meningkatkan kinerja, baik individu, lembaga, swasta maupun instansi pemerintah khususnya di bidang keuangan.

Pusat Kajian Keuangan danPemerintahan Daerah (PKK-PEMDA)  adalah salah satu Institusi terdepan, yang memiliki kegiatan utama berupa riset, pelatihan, konsultansi dan pengembangan SDM dalam bidang ekonomi dan peningkatan SDM. Di bidang pelatihan, PKK-PEMDA memiliki keunggulan kualitas dan pengalaman. PKK-PEMDA juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelatihan berbasis riset yang responsif terhadap perkembangan regulasi dan isu terkini di bidang Keuangan.

Melalui surat ini kami mengajak Bapak/Ibu/Saudara untuk bergabung baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota/Provinsi, DPRD, BUMD, dan lembaga pemerintah lain yang tersebar di seluruh tanah air, dengan mengikuti pelatihan dalam format Diklat/Bimtek Keuangan berikut:

Materi Bimtek Keuangan Daerah yang dapat dipilih oleh Peserta:

  1. Pengelolaan Keuangan Desa tentang Aspek Akuntansi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
  2. Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018;
  3. Sosialisasi Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah Serta Tatacara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD, RPJMD dan Perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD Provinsi;
  4. Sosialisasi Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 dan Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2019 serta Pengaturan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Badan, Dinas, Kantor serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  5. Implementasi Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.
  6. Pedoman RKPD Tahun 2019 Sesuai Permendagri Nomor 22/2018.
  7. Peran APIP Dalam Akuntabilitas Keuangan melalui Reviu dan Implementasi SPIP;
  8. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
  9. Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda;
  10. Peran Inspektorat Awasi Pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah ( OPD );
  11. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
  12. Mekanisme dan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Ketiga dari Permendagri Nomor 32 Tahun 2011;
  13. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
  14. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
  15. Bimtek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;

BIMTEK KEUANGAN

  1. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi E.SIPKD, E.REPORTING dan E.SIAP/BMD;
  2. Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2.7 berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
  4. Implementasi PerMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Teknik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan PerMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014;
  6. Implementasi Transakasi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  8. Meknisme Penyusunan Laporan Keuangan (Wajar Tanpa Pengecualian) serta Pengelolaan Kas OPD sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan PP Nomor 71 Tahun 2010;
  9. Bimtek Tentang Aspek Akuntansi dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Bimtek Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
  11. Implementasi Perpres Nomor 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah sesuai dengan PMK Nomor 165 Tahun 2014;
  12. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013;
  13. Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah sesuai PP Nomor 10 THN 2011 Serta Mekanisme Pengelolaan Hibah sesuai PMK Nomor 191/PMK.05/2011;
  14. Strategi Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah;
  15. Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008;

Materi Bimbinga Teknis Nasional

  1. Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2018 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018;
  2. Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2019 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  3. Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara;
  4. Bimtek Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan;
  5. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  6. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan OPD;
  7. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah;
  8. Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah;
  9. Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah sebagai wujud untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK;
  10. Implementasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemda;
  11. Bimtek Keuangan Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja;
  12. Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka Mewujudkan Laporan Keuangan yang Berkualitas guna memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
  13. Reviu Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008;
  14. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
  15. Implementasi Permenkeu Nomor 57 Tahun 2015 Perubahan Atas Permenkeu Nomor 53 Tahun 2014 dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Perjalanan Dinas Daerah;

Materi Bimbinga Teknis Keuangan Nasional

  1. Sistem dan Prosedur Kerja Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  2. Penajaman Penyusunan LAKIP, RENSTRA, RKA, DPA, Anggaran Kas serta Penetapan KUA-PPAS dan Sistem dan Prosedur Kerja Bendahara;
  3. Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja OPD dan RKPD;
  4. Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Sebagai Wujud Untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK;
  5. Penyusunan Anggaran, Penatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri 52/2015, Permendagri 55/2008 dan Permendagri 21/2011;
  6. Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban PA, PPK, PPTK dan Bendahara.
  7. Mekanisme Penatausahaan Pertanggungjawaban APBD Bagi Bebdahara OPD Serta Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Pemda Berdasarkan Permendagri 55/2008, 21/2011, PP 71/2010 dan Permendagri 64/2014.
  8. Bimtek Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK ( TLRHP BPK ).
  9. Teknis dan Prosedur Akuntansi Penerimaan & Pengeluaran serta Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan OPD Meuju Opini WTP sesuai PP 71/2010 & Permendagri 21/2011.
  10. Bimtek Keuangan Kesiapan Pemda Menghadapi Audit Atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD.
  11. Manajemen Keuangan Puskemas Bagi Staf Puskesmas Provinsi, Kabupaten dan Kota;
  12. Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (BLU) dan Badan layanan Umum Daerah (BLUD).

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Pusat Kajian Keuangan danPemerintahan Daerah (PKK-PEMDA) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Keuangan dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Badan Koordiansi Penanaman Modal, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan IPDN serta dari UNIVERSITAS.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Keuangan.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

BIMTEK KEUANGAN

JADWAL BIMTEK NASIONAL

SINGLE LICENSE

$29

ONE TIME FEE

10 user accounts

Free 30-day trial

200 projects

No encryption

100 MB Storage

10 custom domains

100 sub domains

DEVELOPER LICENSE

$49

ONE TIME FEE

100 user accounts

Free 30-day trial

500 projects

SSL encryption

1000 MB Storage

100 custom domains

500 sub domains

PREMIUM LICENSE

$99

ONE TIME FEE

500 user accounts

Free 30-day trial

Unlimited projects

SSL encryption

5000 MB Storage

500 custom domains

1000 sub domains

ENTERPRISE LICENSE

$199

ONE TIME FEE

1000 user accounts

Free 30-day trial

Unlimited projects

SSL encryption

Unlimited Storage

Unlimited custom domains

Unlimited sub domains

 

BIMTEK KEPEGAWAIAN

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

KONFIRMASI KE PANITIA PENYELENGGARA :

  Tlp/Fax : (021) 380 2231
📱  HP/WA : 0813 1587 5808 Ibu Imelda
📱  HP/WA : 0821 1084 2047 Ibu Imelda
   Email : pkk.pemda.gov@gmail.com
   Email : imelda.tresno@yahoo.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Keuangan DaerahBimtek Keuangan DaerahBimtek Dana Alokasi Umum Daerah ProvinsiBimtek Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi